Minggu, 14 Oktober 2012 - 00:14:18 WIB
Pembatasan Kepemilikan Pribadi Outlet Waralaba Tidak Tepat
    Diposting oleh :
    Dibaca: 34777 kali


 Pemerintah telah membuat aturan terkait pembatasan kepemilikan pribadi outlet waralaba sebanyak 150 outlet. Aturan ini berlaku surut, artinya setiap pemilik outlet waralaba yang sudah memiliki outlet melebihi 150 outlet, harus menyesuaikan dengan aturan ini selama 5 tahun ke depan.


Namun, aturan itu dianggap tidak tepat. Pasalnya, banyak pihak yang memiliki outlet melebihi dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

“Jangan berlaku surut. Karena outlet yang melebihi dari aturan mau diapakan," kata Pakar Franchise dan Licensing, Amor Karamoy, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan hukumonline, Kamis (26/9).

Amor mengakui peraturan yang dibuat Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu sangat baik, yakni untuk membatasi dan mengawasi bisnis waralaba di Indonesia. Apalagi, katanya, perkembangan outlet waralaba saat ini sudah di luar kendali.

Namun, ia berpendapat outlet waralaba yang sudah menjamur di Indonesia berangkat dari kelalaian pemerintah dalam mengawasi perkembangan bisnis waralaba di Indonesia.

“Jangan salahkan pengusahanya. Pemerintah yang tidak mengawasi,” ujarnya.

Amor berpandangan seharusnya pemerintah tidak membuat pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan waralaba, tetapi mencari cara agar mendorong perusahan-perusahaan untuk melakukan waralaba.

Tetapi, lanjutnya, pemerintah tetap harus mengawasi perkembangan perusahaan waralaba sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. “Jadi pemerintah seyogyanya memberikan peluang kepada perusahaan-perusahaan baru untuk di waralaba,” katanya.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag,  Gunaryo, mengatakan setiap pihak yang memiliki outlet waralaba melebihi dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah, masih bisa memiliki 60 persen sisa dari porsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem ini disebut dengan 150 per 60.

Artinya, pemerintah menetapkan kepemilikan outlet pribadi sebanyak 150 outlet dan yang memiliki lebih dari 150 outlet, masih dapat memiliki kepemilikan outlet pribadi sebanyak 60 persen dari sisa kelebihan tersebut.

“Jika bekerja sama dengan yang lain, kesempatan memiliki sendiri semakin besar,” katanya pada acara yang sama.

Gunaryo mengakui pada awalnya pemerintah menginginkan sistem pembatasan kepemilikan outlet waralaba pribadi 70 per 30. Namun, sistem itu dikhawatirkan bisa mempersulit pencarian franchise untuk daerah-daerah pengambangan baru. Atas pertimbangan tersebut, maka pemerintah memutuskan sistem 150 per 60.

Meski telah mendapat persetujuan dari kalangan pengusaha, Gunaryo mengaku revisi Permendag No. 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba yang akan mengatur sistem tersebut belum ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

“Saya sebenarnya sudah setuju dengan revisi cuma belum ditandatangani oleh Pak Menteri. Jadi masih menunggu,” pungkasanya.

 

[Sumber :hukumonline.com]


Berita Terkait

0 Komentar :




Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar :

(Masukkan 6 kode diatas)